Situs Pornografi, Perjudian serta Penipuan Paling Banyak Diblokir Kemkominfo

Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan sudah mengerjakan pemblokiran terhadap 961.456 website yang mengandung konten negatif di tahun 2018. Dari jumlah itu, sudah dilakukan normalisasi sebanyak 430 web sebab adanya klarifikasi dari pemilik situs serta kepatuhan kepada hukum yang ada.

Menurut data sampai November 2018, Situs porno masih menjadi situs paling banyak diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika sepanjang tahun 2018. Sebanyak 106.466 situs yang mengandung konten pornografi ditutup karena adanya aduan dari masyarakat ataupun permintaan institusi.

"Jumlah itu menjadikan jumlah keseluruhan website pornografi yang sudah diblokir sebanyak 883.348 web sejak tahun 2010," jelas Plt Kepala Biro Humas Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Peringkat kedua dan ketiga website yang terbanyak diblok di tahun 2018 adalah website gambling dan pembohongan. Masing-masing sebanyak 63.220 serta 2.639. keseluruhan web judi yang telah diblokir semenjak tahun 2010 sebanyak 70.663 situs.

Adapun website pembohongan menempuh 2.639 situs. Sementara akun platform sosial media yang paling banyak diblokir selama Tahun 2018 merupakan Facebook serta Instragram. Baca informasi mengenai https://www.elhasanysoftware.com/2017/01/cara-membuka-situs-yang-diblokir-di-android.html.

Menurut database Penanganan Konten sebanyak 8.903 akun facebook serta instagram telah diblok sebab mengandung konten negatif. Jumlah akun media sosial twitter yang telah diblokir sebanyak 4985. Sedangkan Youtube sebanyak seribu lebih akun.

Hingga bulan November 2018, akun file sharing yang telah diblokir sebanyak 517, telegram sebanyak 502 akun. Adapun akun Line dan BBM masing-masing 18 serta 5 akun. Sesua dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2018 seputar Informasi serta Transaksi Elektronik, terdapat 12 golongan konten yang diklasifikasikan sebagai konten negatif.

Kelompok konten negatif itu antara lain: porno/pornografi anak; judi; pemerasan; pembohongan; kekerasan/kekerasan anak; fitnah; pelanggaran kekayaan intelektual; produk dengan regulasi khusus; provokasi sara; informasi dusta; terorisme/radikalisme; serta info/dokumen elektronik melanggar undang-undang lainnya.